INDONESIA POROS MARITIM DUNIA
Akar konsep poros maritim dunia yaitu Membangun
Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah doktrin geopolitik yang
akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Para pemimpin
bangsa Indonesia telah memiliki pemahaman mendalam
terhadap geopolitik. Hal itu akan membawa kesadaran kepada bangsa dan
rakyat Indonesia bahwa masa depan dunia berada di kawasan Pasifik.
Pimpinan bangsa ini telah mengeluarkan doktrin politik luar negerinya yakni
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terkandung tujuan
agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh
bangsa-bangsa dunia. Seluruh alur pelayaran dunia yang melalui
jalur strategis di wilayah perairan Negara Indonesia akan dipergunakan sebagai
pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis bangsa Indonesia. Doktrin
maritime yang telah digulirkan , justru akan membawa suatu perubahan maneuver
politik bangsa Indonesia, yang akan menjadikan bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang jaya dilautan. Para pemimpin bangsa Indonesia
sangat memahami pengalaman sejarah Indonesia pada periode 1955-1960 -an pada
saat bapak Presiden Sukarno membawa doktrin kejayaan di laut sebagai doktrin
yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Periode yang dimaksud
diatas adalah periode kepemimpinan Presiden Sukarno di masa keemasannya.
Dalam buku yang berjudul "Indonesia Negara Maritim"
karya Laksamana Muda (pur) Wahyono Suroto Kusumoprojo (2007), Sukarno pernah
mengatakan, untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi
bangsa bahari. Bahkan presiden RI pertama Ir. Sukarno pernah
membacakan sebuah puisi yang berisikan tentang kejayaan bangsa pelaut pada saat
pidato peresmian Institut Angkatan Laut pada tahun 1953 yang berjudul
"Jadilah Bangsa Pelaut!" Berikut puisi bapak Presiden
Ir.Sukarno antara lain adalah sebagai berikut: “Usahakanlah agar kita
menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga,
bangsa pelaut yang mempunyai armada militer,
bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang
lautan itu sendiri”. Berikut salah seorang Pati TNI –AL adalah Laksda Wahyono Suroto Kusumoprojo, beliau adalah salah satu saksi tentang kesungguhan Presiden Sukarno untuk mewujudkan doktrin kejayaan bangsa Indonesia di laut. Bapak Wahyono adalah angkatan IX Akademi Angkatan Laut Indonesia yang dilantik oleh Presiden Ir.Sukarno di geladak apel Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya pada tanggal 17 Juli 1962. Buku yang beliau tulis adalah tentang hasil studi dan pengalaman 32 tahun selama berdinas di angkatan laut yang menurut bapak Wahyono bahwa angkatan laut RI adalah angkatan laut yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Data terakhir Food and Agriculture Organization (FAO) (2012) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Untuk perikanan tangkap Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.
bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang
lautan itu sendiri”. Berikut salah seorang Pati TNI –AL adalah Laksda Wahyono Suroto Kusumoprojo, beliau adalah salah satu saksi tentang kesungguhan Presiden Sukarno untuk mewujudkan doktrin kejayaan bangsa Indonesia di laut. Bapak Wahyono adalah angkatan IX Akademi Angkatan Laut Indonesia yang dilantik oleh Presiden Ir.Sukarno di geladak apel Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya pada tanggal 17 Juli 1962. Buku yang beliau tulis adalah tentang hasil studi dan pengalaman 32 tahun selama berdinas di angkatan laut yang menurut bapak Wahyono bahwa angkatan laut RI adalah angkatan laut yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Data terakhir Food and Agriculture Organization (FAO) (2012) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Untuk perikanan tangkap Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.
Berikut tentang “Poros Maritim Dunia,
Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum"
Prinsip Si
Vis Pacem Para Bellum yang diadopsi dari Bahasa Latin memiliki yang
pemahaman bahwa ‘Jika menginginkan perdamaian, maka harus siap perang’. Prinsip
yang ditelurkan oleh Flavius Vegetius Renatus ini sepertinya harus benar-benar
dipahami, jika ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim
dunia. Namun, sebelum melangkah lebih jauh bagaimana cara untuk menjadikan
Indonesia sebagai poros maritime dunia, sejumlah pihak mengingatkan untuk
mengenal konstelasi geopolitik Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara kepulauan dengan jumlah 17.499 pulau. 2(Dua) samudera dua benua yang mengapit wilayah Negara Indonesia yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Adapun, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81 ribu kilometer. Luas perairan itu meliputi perairan kepulauan, laut territorial dan zona economic eksklusive (ZEE). Lalu, bagaimana korelasi antara poros maritim dunia dengan prinsip tersebut? Apakah Indonesia harus siap berperang dengan negara lain? Sementara kunci utama dari sebuah peperangan adalah kekuatan ekonomi sebuah negara untuk membangun alutsista pertahanan mereka. Kondisi geopolitik bangsa Indonesia menurut para pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, bahwa kawasan perairan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam poros maritim dunia. Hal itu dilihat dari kompetensi jalur laut yang dimiliki negara-negara di kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 selat yang memiliki keterkaitan dengan selat lain di kawasan Asia. Dari jumlah tersebut, menurut pernyataan beliau, ada sejumlah selat yang dianggap sebagai lokasi strategis jalur pelayaran. “Dengan kepemilikan selat yang banyak, dan beberapa sangat startegi maka kita jadi barometer kawasan dan kunci stabilitas kawasan, kunci stabilitator kawasan. Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Indonesia memiliki empat dari sembilanchoke point yang ada di dunia. Choke point merupakan istilah di dunia militer yang mengacu pada kondisi geografis suatu wilayah yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Empatchoke point yang dimaksud di sini adalah Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. Keempat selat itu sering dijadikan sebagai jalur pelayaran internasional. Dalam Piagam Hukum Laut PBB (United Nation Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), harus dipahami bahwa prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia, memiliki konsekuensi besar terhadap sistem pertahanan yang harus dibangun. Penetrasi Tiongkok dan pembangunan pangkalan militer AS. Kemudian pada saat acara seminar bertajuk "Menerjemahkan Gagasan Poros Maritim" di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (9/10/2014), bapak Marsetio menekankan, bahwa TNI berperan penting dalam bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Pasalnya, di wilayah itu kerap terjadi konflik antar negara. Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara yang berada di sekitarnya, yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sepuluh negara itu, baru dengan Singapura persoalan tapal batas itu selesai. “Indonesia memiliki kondisi geopolitik, geostrategi dan demografi yang cukup dan juga SDA. Kenapa potensi konflik kita terletak pada masalah perbatasan, karena disana terletak SDA (sumber daya alam) kita yang belum dikelola secara utuh,” kata pak Marsetio. Persoalannya adalah selain berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berada di tengah-tengah US Pacific Development. Amerika Serikat kini memiliki sejumlah pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.
pak Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, melihat upaya pembangunan itu, Tiongkok tak akan tinggal diam. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah memulai pembangunan ekonomi dan militer berbasis maritim. Connie memprediksi, penguasaan Tiongkok atas wilayah laut akan semakin meningkat pada tahun 2050 yang akan datang. “Pertanyaaanya mau dibawa kemana itu semua, sebab semua akan lewat perairan indonesia. Kita tidak bisa melarang tapi batasan-batasan itu bisa dilindungi,” kata pak Connie Rahakundini Bakrie.
Sebagai negara regulator, Indonesia memiliki hak untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang ada di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS tersebut. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan pencegahan, pengaturan, pengendalian pencemaran, minyak dan bahan beracun. Pak Connie Rahakundini Bakrie pun mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang wilayah lautannya masih sehat jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas lautan yang sama. Sehingga, Indonesia memerlukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negaranya. Poros maritim dunia dan tol laut
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan, Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa pemerintahannya telah memiliki 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah bahwa Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Perlindungan itu melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepada kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pada saat acara diskusi di Universitas Nasional, Jakarta.
Poin 1 (pertama) Nawa Cita itu sepertinya menjadi trigger konsep poros maritim dunia yang ingin dibangun mendatang. Di samping, penekanan terhadap Tri Matra yang mengacu pada pembangunan ketiga angkatan yang terdapat di dalam TNI, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membangun kebijakan Tol Laut.
Pakar hukum internasional, bapak Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, bukan perkara mudah untuk mengalihkan paradigma masyarakat Indonesia dari darat dan udara sentris ke laut. Beliau mengatakan, pemerintahan yang akan datang perlu menyiapkan sebuah road map panjang untuk mengubah paradigma masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga sebuah kementerian koordiantor yang bertugas untuk mengeksekusi road map serta merencanakan anggaran sesuai dengan target yang hendak dicapai.
“Menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia memerlukan anggaran yang besar. Sebetulnya ada banyak yang harus dibenahi dan disiapkan. Tidak cukup pembangunan poros maritime dunia dalam waktu singkat,” kata dia, dalam seminar di Lemhanas.
Pak Hikmahanto menenkankan, pentingnya pembangunan infrastruktur serta pondasi keamanan Tol Laut. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperhatikan pembangunan armada perang laut terutama untuk melindungi jalur pelayaran Tol Laut itu serta nelayan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam mengungkapkan, untuk membangun negara maritim yang kuat, maka diperlukan industri pelayaran dan galangan kapal yang kuat pula. Namun, ia melihat, bahwa industri galangan kapal dalam negeri masih menghadapi problem klasik yang cukup rumit.
Ia mengatakan, pertumbuhan kapal yang dibeli oleh perusahaan pelayaran Indonesia mencapai delapan ribu unit. Dari jumlah tersebut, hanya 10 persen saja yang dibeli dari industri galangan kapal dalam negeri. Para pemilik industri pelayaran kerap mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan jika ingin membeli kapal produk dalam negeri, meski secara mutu dan kualitas sama dengan produk luar negeri.
Padahal galangan dalam negeri bisa bangun galangan berkualitas jika semua itu ditiadakan. Beliau meminta Menkeu membebaskan pajak. Jika itu diwujudkan berapa devisa yang diselamatkan, sebab kita impor kapal hingga triliunan rupiah," kata Eddy K. Logam.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto meminta agar membahas secara mendalam konsep Tol Laut itu. Ia mengingatkan, jangan sampai program andalan itu justru akan tumpang tindih dengan program yang sudah ada. "Tol Laut yang dimaksud apa? Pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan short sea shipping," ujarnya. Selain itu, ia meminta agar pemerintah konsisten dengan apa yang dijanjikan. Menurut dia, beberapa waktu lalu Jokowi pernah menyatakan ingin membangun industri galangan kapal yang mampu membuat kapal berkapasitas 3.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Belakangan, Jokowi justru menganulir pernyataannya dan berencana membangun perusahaan galangan kapal berkapasitas 1.500 TEUs. “Padahal di dalam negeri sudah ada industri yang bisa membuat kapal berkapasitas 1.700 TEUs,” kata Carmelita. Dani Prabowo“Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum"
Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara kepulauan dengan jumlah 17.499 pulau. 2(Dua) samudera dua benua yang mengapit wilayah Negara Indonesia yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Adapun, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81 ribu kilometer. Luas perairan itu meliputi perairan kepulauan, laut territorial dan zona economic eksklusive (ZEE). Lalu, bagaimana korelasi antara poros maritim dunia dengan prinsip tersebut? Apakah Indonesia harus siap berperang dengan negara lain? Sementara kunci utama dari sebuah peperangan adalah kekuatan ekonomi sebuah negara untuk membangun alutsista pertahanan mereka. Kondisi geopolitik bangsa Indonesia menurut para pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, bahwa kawasan perairan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam poros maritim dunia. Hal itu dilihat dari kompetensi jalur laut yang dimiliki negara-negara di kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 selat yang memiliki keterkaitan dengan selat lain di kawasan Asia. Dari jumlah tersebut, menurut pernyataan beliau, ada sejumlah selat yang dianggap sebagai lokasi strategis jalur pelayaran. “Dengan kepemilikan selat yang banyak, dan beberapa sangat startegi maka kita jadi barometer kawasan dan kunci stabilitas kawasan, kunci stabilitator kawasan. Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio mengatakan, Indonesia memiliki empat dari sembilanchoke point yang ada di dunia. Choke point merupakan istilah di dunia militer yang mengacu pada kondisi geografis suatu wilayah yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Empatchoke point yang dimaksud di sini adalah Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok. Keempat selat itu sering dijadikan sebagai jalur pelayaran internasional. Dalam Piagam Hukum Laut PBB (United Nation Convention on the Law of the Sea-UNCLOS), harus dipahami bahwa prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia, memiliki konsekuensi besar terhadap sistem pertahanan yang harus dibangun. Penetrasi Tiongkok dan pembangunan pangkalan militer AS. Kemudian pada saat acara seminar bertajuk "Menerjemahkan Gagasan Poros Maritim" di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (9/10/2014), bapak Marsetio menekankan, bahwa TNI berperan penting dalam bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Pasalnya, di wilayah itu kerap terjadi konflik antar negara. Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara yang berada di sekitarnya, yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sepuluh negara itu, baru dengan Singapura persoalan tapal batas itu selesai. “Indonesia memiliki kondisi geopolitik, geostrategi dan demografi yang cukup dan juga SDA. Kenapa potensi konflik kita terletak pada masalah perbatasan, karena disana terletak SDA (sumber daya alam) kita yang belum dikelola secara utuh,” kata pak Marsetio. Persoalannya adalah selain berada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berada di tengah-tengah US Pacific Development. Amerika Serikat kini memiliki sejumlah pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.
pak Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, melihat upaya pembangunan itu, Tiongkok tak akan tinggal diam. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah memulai pembangunan ekonomi dan militer berbasis maritim. Connie memprediksi, penguasaan Tiongkok atas wilayah laut akan semakin meningkat pada tahun 2050 yang akan datang. “Pertanyaaanya mau dibawa kemana itu semua, sebab semua akan lewat perairan indonesia. Kita tidak bisa melarang tapi batasan-batasan itu bisa dilindungi,” kata pak Connie Rahakundini Bakrie.
Sebagai negara regulator, Indonesia memiliki hak untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang ada di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS tersebut. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan pencegahan, pengaturan, pengendalian pencemaran, minyak dan bahan beracun. Pak Connie Rahakundini Bakrie pun mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang wilayah lautannya masih sehat jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas lautan yang sama. Sehingga, Indonesia memerlukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negaranya. Poros maritim dunia dan tol laut
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan, Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa pemerintahannya telah memiliki 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah bahwa Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Perlindungan itu melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepada kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pada saat acara diskusi di Universitas Nasional, Jakarta.
Poin 1 (pertama) Nawa Cita itu sepertinya menjadi trigger konsep poros maritim dunia yang ingin dibangun mendatang. Di samping, penekanan terhadap Tri Matra yang mengacu pada pembangunan ketiga angkatan yang terdapat di dalam TNI, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan membangun kebijakan Tol Laut.
Pakar hukum internasional, bapak Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, bukan perkara mudah untuk mengalihkan paradigma masyarakat Indonesia dari darat dan udara sentris ke laut. Beliau mengatakan, pemerintahan yang akan datang perlu menyiapkan sebuah road map panjang untuk mengubah paradigma masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga sebuah kementerian koordiantor yang bertugas untuk mengeksekusi road map serta merencanakan anggaran sesuai dengan target yang hendak dicapai.
“Menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia memerlukan anggaran yang besar. Sebetulnya ada banyak yang harus dibenahi dan disiapkan. Tidak cukup pembangunan poros maritime dunia dalam waktu singkat,” kata dia, dalam seminar di Lemhanas.
Pak Hikmahanto menenkankan, pentingnya pembangunan infrastruktur serta pondasi keamanan Tol Laut. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperhatikan pembangunan armada perang laut terutama untuk melindungi jalur pelayaran Tol Laut itu serta nelayan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam mengungkapkan, untuk membangun negara maritim yang kuat, maka diperlukan industri pelayaran dan galangan kapal yang kuat pula. Namun, ia melihat, bahwa industri galangan kapal dalam negeri masih menghadapi problem klasik yang cukup rumit.
Ia mengatakan, pertumbuhan kapal yang dibeli oleh perusahaan pelayaran Indonesia mencapai delapan ribu unit. Dari jumlah tersebut, hanya 10 persen saja yang dibeli dari industri galangan kapal dalam negeri. Para pemilik industri pelayaran kerap mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan jika ingin membeli kapal produk dalam negeri, meski secara mutu dan kualitas sama dengan produk luar negeri.
Padahal galangan dalam negeri bisa bangun galangan berkualitas jika semua itu ditiadakan. Beliau meminta Menkeu membebaskan pajak. Jika itu diwujudkan berapa devisa yang diselamatkan, sebab kita impor kapal hingga triliunan rupiah," kata Eddy K. Logam.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto meminta agar membahas secara mendalam konsep Tol Laut itu. Ia mengingatkan, jangan sampai program andalan itu justru akan tumpang tindih dengan program yang sudah ada. "Tol Laut yang dimaksud apa? Pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan short sea shipping," ujarnya. Selain itu, ia meminta agar pemerintah konsisten dengan apa yang dijanjikan. Menurut dia, beberapa waktu lalu Jokowi pernah menyatakan ingin membangun industri galangan kapal yang mampu membuat kapal berkapasitas 3.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Belakangan, Jokowi justru menganulir pernyataannya dan berencana membangun perusahaan galangan kapal berkapasitas 1.500 TEUs. “Padahal di dalam negeri sudah ada industri yang bisa membuat kapal berkapasitas 1.700 TEUs,” kata Carmelita. Dani Prabowo“Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum"
9(Sembilan) agenda
prioritas program Nawacita Berikut inti adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan
nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu
yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara
lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5.Meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan
"Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan
program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau
rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun
2019.
6. Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa
maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan
nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang
menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah
pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela
negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh
kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan
memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog
antarwarga.
Sembilan program itu
disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan
perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
JAKARTA, (PRLM).
Konsep poros maritim dunia, mengandung dimensi internasional, regional dan
domestik, serta mencakup multisektoral dan kepentingan. Konsep
poros maritim dunia ini menimbulkan kekhawatiran, kebijakan maritim Indonesia
bakal menjadi pelengkap konsep besar Jalur Sutra Maritim (JSM) dari negara
Tiongkok," kata Direktur Archipelago Solidarity (Arso) Foundation,
Angelina Pattiasina saat membuka diskusi bertema 'Kemandirian Indonesia Sebagai
Poros Maritim Dunia' di Jakarta, Kamis (13/11/2014). Diskusi menghadirkan
pembicara Victor Nikijuluw, Dekan Fakultas Ekonomi di Ukrida, dan Direktur
Peneliti Laut Dalam dari LIPI Ambon, Augy Syahaliatuah.
Kedua pakar
tersebut sama berpendapat potensi sumber daya alam laut di kawasan timur sangat
luar biasa dan ini dibuktikan dari banyak hasil penelitian dari ahli kelautan
dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Eropa.
Dalam pebukaannya
Angelina Pattiasina menegaskan, konsep JSM ini sangat strategis dan
diperkirakan akan tetap diwujudkan kalau melihat keseriusan dari Negara
Tiongkok dalam mengkampanye gagasan JSM tersebut. Situasi ini melahirkan
pertanyaan, apa keuntungan Indonesia jika terlibat dalam JSM ini, ujar mantan
anggota DPR dari FPDI Perjuangan itu.
"Semestinya,
kalau konsisten Indonesia menjadi pemain utama dalam bidang maritim, karena
memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi poros maritim. Untuk itu,
membiarkan Indonesia menjadi bagian dari JSM akan sangat berpotensi untuk
bergesekan dengan aspek kedaulatan," ujar Angelina.
Apalagi,
jika peran Indonesia hanya menjadi penari di genderang yang ditabuh oleh
pihak lain. Sebagai bangsa merdeka, tentu Pemerintahan sekarang akan
menyadari dan akan menghindari hal seperti itu.
"Jadi,
tantangan pemerintahan saat ini, adalah bagaimana melahirkan 1(satu)
konsep yang menaikkan daya tawar Indonesia di mata dunia dalam bidang maritim,
karena memang Indonesia secara lahiriah sudah berada di poros maritim,"
kata Angelina. Setidaknya, menurut Angelina ada3( tiga) fakta
yang patut menjadi acuan penting dan menjadi peluang besar dalam upaya
pengembangan maritim. Pertama, keberadaan sebagai Negara Kepulauan menjadikan
Indonesia sebagai surga Biodiversity terbesar dunia. "Indonesia patut
berbangga karena merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504
pulau," tambah Angelina.
Kedua, sebagian
besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan mengandung posisi strategis, baik
dari aspek pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, social, budaya, dan
lingkungan. Selain itu, Indonesia berada di persimpangan dunia, di antara dua
benua dan dua samudera. "Letak strategis ini menjadikan Indonesia penting
bagi Negara manapun yang hendak membangun hubungan intemasional dan
regional," terangnya.
Ketiga, Indonesia
bukan hanya diapit dua samudera dan dua benua, tetapi juga berbatasan dengan 10
negara. HaI ini, berarti ada 10 negara yang mengelilingi Indonesia, mulai dari
Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filifina, Paiau, Papua Nugini,
Timor Leste, dan Australia.
Dengan kenyataan
seperti ini, pemerintahan sekarang sudah tepat dan seharusnya untuk mengusung
gagasan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. "Tapi, sejauh
ini belum kelihatan seperti apa konsep poros maritim dunia yang diinginkan.
Jika hendak menjadi pemain utama maritim, maka tiada jalan Iain kecuali mencari
alternatif Iain selain JSM," tegas Angelina.
Selama ini, ada
tawaran menarik untuk menjadikan Jalur Rempah Maritim (JRM) sebagai acuan dalam
membangun poros maritim. Apalagi, jalur ini terbukti pemah digunakan untuk
mengontrol ekonomi dunia.
Tentu saat ini,
tidak lagi relevan untuk sekadar berdagang rempah, seperti Tiongkok tidak akan
menggunakan JSM untuk berdagang sutera. Tetapi, jalur rempah akan memandu
Indonesia untuk mencapai Negara lain yang memiliki hubungan perdagangan secara
historis" ucapSjafri Ali/A-108.
APA ITU POROS
MARITIM?
·
apa
itu poros maritim? ini konsep keunggulan geo strategis berbasis kekayaan
bahari. jalesveva jayamahe. di laut kita jaya!. indonesia negara maritim
terbesar di dunia. sektor kelautan bisa menghasilkan seperempat APBN setara
lima ratus triliun. namun belum dikelola dengan baik dan optimal. harus
dibangun armada dan keterampilan serta sentra industri pengolahan dan
perdagangan berbasis komunitas kelautan di sedikitnya sepuluh wilayah (zona)
maritim.
·
peran
utama pemerintah adalah keberpihakan - pengarusutamaan - pada industri bahari
melalui: akses modal untuk modernisasi, pendidikan sumber daya manusia dan
investasi infrastruktur mandiri. seluruh kemampuan sebenarnya sudah kita
kuasai. perubahan kebijakan dan regulasi hingga ke daerah dalam kerangka
otonomi harus dilakukan terlebih dahulu. agar terjadi sinergi, kekompakan untuk
mewujudkan cita-cita bersama. yang terpenting adalah bahwa keuntungan terbesar
itu harus bersirkulasi di daerah bukan lari ke pusat seperti selama ini
terjadi. sehingga daerah memiliki modal untuk turut menata sumber daya.
·
instrumen
lain untuk mewujudkan ini, yang harus dilakukan secara intensif - memanfaatkan
teknologi pertahanan - adalah komitmen memperkuat kapasitas dan kemampuan
deteksi serta penindakan di lautan untuk menegakkan kedaulatan maritim -
memberantas aksi perompak, pencurian ikan, perusakan terumbu karang, wisata
bahari liar, illegal logging dan human trafficking hingga penyelundupan yang
setiap tahun telah merugikan negara hingga 300 triliun. bila ini berhasil
diselamatkan, maka negara punya modal untuk proses lainnya.
·
lalu
tol laut? ini adalah bagian dari poros maritim. tol (tax on location)
diterapkan pada jalur laut kita yang akan menjadi penghubung (hub) pelayaran,
perdagangan, arus keluar masuk barang dan manusia di kawasan asia khususnya
ASEAN. ada sejumlah pelabuhan deep sea port dikembangkan sebagai pintu export
dan import - antara lain yang sekarang sedang dibangun melalui konsep pendulum
nusantara di medan, batam, jakarta, surabaya, makassar, sorong - dilengkapi
dengan kawasan pergudangan, bongkar muat serta pusat distribusi domestik modern
berbasis IT management - single gateway - untuk kepabeanan dan keimigrasian.
setiap port didukung oleh sepuluh pelabuhan lain disekitarnya dan sentra
industri kelautan.
·
di
darat infrastruktur ini diintegrasikan dengan moda transportasi massal: double
track railway, highway atas laut khusus untuk distribusi logistik dalam wilayah
ke pedalaman maupun antar wilayah yang berdekatan serta akses ke bandara untuk
kombinasi angkutan lintas udara khususnya jenis perintis. prioritas pembangunan
jalur mengikuti dinamika pertumbuhan potensi dan komoditas unggulan setempat.
·
kritik
konsep tol laut datang dari operator ekspedisi laut dan pakar logistik. alasan
utamanya keseimbangan payload (cargo). karena arus komoditas cenderung satu
arah dari barat ke timur saja dengan jenis muatan yang berbeda. contoh: sembako
dari jakarta ke sorong diangkut dengan kapal cargo besar. saat kembali: kosong.
tak ada komoditas dalam volume yang setara dari timur ke barat. dari sorong ke
jakarta didominasi oleh orang (penumpang) bukan barang, tentu saja tidak dapat
diangkut dengan kapal cargo. ketimpangan berakibat pada ketidakpastian jadwal
pelayaran, proses bongkar muat, pergudangan. di sejumlah pelabuhan indonesia
timur, kapal bersandar bisa hingga satu bulan untuk bongkar muat dan menunggu
tercapainya kapasitas minimum payload. akibatnya kerugian dan naiknya biaya.
ini sebab mengapa harga semen di papua bisa 10x lipat di makassar. sehingga
harga apel malang di sumatera bisa kalah bersaing dengan buah sejenis asal
australia.
·
di
belakang konsep tol laut ada tujuan yang lebih besar daripada sekedar reduksi
biaya logistik yang mencapai 27% PDB - untuk menjembatani disparitas harga -
yaitu dengan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan. caranya adalah
memindahkan sentra industri dan infrastrukturnya - seperti pembangkit listrik
dan pasokan gas - ke timur dengan rentang sebaran sekitar zona maritim.
didampingi program pemberdayaan potensi UKM unggulan setempat. tidak cukup
hanya itu, setelah infrastruktur dan dinamika industri berkembang, maka pusat
bisnis juga didorong untuk menyebar sehingga seluruh zona menjadi pasar-pasar
baru yang bukan hanya beragam tapi juga memiliki kekuatan komoditas yang
berimbang.
·
catatan:
untuk memperjelas posisi daya saing, ongkos logistik thailand 15%, malaysia 10%
dan singapura 8%. pertimbangkan kondisi geografisnya, kita memiliki tantangan
yang lebih kompleks. apabila poros maritim berjaya maka angka itu bisa kita
tekan di bawah 10%! maka situasi akan berbalik drastis, kondisi geografis
justru menjadi keuntungan. inilah game changer yang bisa kita raih apabila
sebagai bangsa bertekad, disiplin, komitmen, terus menerus mengalihkan dominasi
supply chain yang semula tergantung pada impor kini harus mengandalkan
komoditas dan kekuatan pasar dalam negeri!
·
sebagai
contoh komoditas pangan, perkebunan di barat akan dipertukarkan secara seimbang
dengan hasil pertambangan dan produk perikanan di timur. demikian juga
distribusi dan lalu lintas sumber daya manusia beserta keahliannya. maka
tercipta pemerataan sosial ekonomi yang sekaligus memperkuat persatuan dan
ketahanan.
·
konsep
ini sebenarnya tidak baru. pemerintahan sby - jk dan sby - boediono juga telah
merumuskan bukan hanya pendulum nusantara tetapi juga enam koridor di dalam
master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia - MP3EI
sesuai amanat UU 17/2007 tentang RPJMN. masalahnya adalah kurang komitmen
percepatan dan minim keberanian melakukan terobosan. adalah tugas pemerintah
untuk mendorong melalui alternatif upaya seperti melibatkan swasta.
·
ide
segar yang menjadi daya tarik konsep poros maritim jokowo - jk adalah bukan
hanya sekedar melanjutkan dan mempertajam konsep yang sudah ada, tapi juga
menjadikan indonesia sebagai simpul utama distribusi asia pasifik. sebagaimana
singapura yang menjadi hub perdagangan, transportasi dan telekomunikasi. kita
punya kesempatan mengambil alih peran itu dengan mengubah dominasi supply chain
yang diciptakan dari dalam negeri dengan komoditas dan kekuatan pasar sendiri
yang saling mencukupi. di era globalisasi harus jadi tuan di negeri sendiri.
"Untuk
menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari,"
kata Presiden RI pertama Ir.Sukarno”.
“Dengan Semangat kerja keras, sepi ing pamrih rame
ing gawe, menuju Indonesia swasembada pangan dan kemandirian
nasional, Jayalah bangsaku, Jayalah Indonesiaku”hormat saya selaku anak bangsa
AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar, SH,SIP,MH.
Referensi / daftar
pustaka:
merdeka.com Reporter : Jonas Fredryc Tobing |
Selasa, 24 Juni 2014 12:45 diupload
pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2015 pkl 12.20 wib;
nasional.kompas.com/.
JAKARTA, KOMPAS.com , di
upload pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 pkl 13.20 wib;
Connie
Rahakundini Bakrie ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Dari
Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim’, di Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas), Kamis (8/10/2014);
www.kpu.go.id, nawacita (sembilan program cita-cita) yang disarikan dari
situs diupload pada hari sabtu tanggal
14 Februari 2015 pkl 12.20 wib;
www.pikiran-rakyat.com/node/304559,
Pikiran
Rakyat Online
Kamis, 13/11/2014 - 21:04 di upload pada hari
Sabtu tanggal 14 Februari 2015 pkl 13.20 wib;
https://www.facebook.com/muhammad atau Muhammad
Salahuddien Manggalanny /posts/10203288015415630 apa itu poros maritim?
tanggal
23
Juni 2014 · Daerah
Khusus Ibukota Jakarta · Disunting , diupload
pada hari Sabtu 14 Februari 2015 pkl 13.42 wib;
www.tribunnews.com
› Nasional › Umum
, Akar Konsep Poros Maritim Dunia, Selasa, 24 Juni 2014 17:32 WIB
diupload
pada hari Sabtu 14 Februari 2015 pkl 13.57 wib;
referensi buat materi geo kelas xi. semoga bermanfaat.
BalasHapusWah! ini bermanfaat banget!Terimakasih untuk referensi materinya^^...
BalasHapusTerima kasih!
BalasHapus